Akankah Afghanistan Menggunakan Sistem Ekonomi Islam?

Akankah Afghanistan Menggunakan Sistem Ekonomi Islam?

Rahmatullah.id - Sebelum berbicara tentang ekonomi Afghanistan, mungkin banyak diantara kita yang belum tahu bahwa ada masa dimana kondisi seperti ini pernah dialami oleh negara kita pada masa pemerintahan orde lama yakni zaman Soekarno.

Saat itu terjadi inflasi yang cukup parah hingga mencapai 600% dan Soekarno melalui menteri Leimena memberi tantangan bagi siapa saja yang dapat menurunkan inflasi akan diberikan jabatan penting dalam pemerintahan, namun jika gagal maka akan dibunuh. Saat itu Kahrudin Yunus tokoh pemikir Ekonomi Islam pertama di Indonesia menerima tantangan tersebut dan menawarakan sistem ekonomi Islam dalam menyelesaikan masalah tersebut, namun sayangnya ditolak oleh Soekarno dan menteri Leimena yang notabene tokoh non muslim masa itu. (Addi Arrahman)

Sama seperti Indonesia dahulunya, Taliban pada saat memerintah Afghanistan antara tahun 1996-2001 sangat kesulitan bahkan tertekan untuk mereformasi sektor perbankan. Saat itu mereka tertarik dengan model perbankan yang di kembangkan oleh Jamia Darul Uloom Korangi Karachi, Pakistan. Meskipun saat itu masih tahap awal, namun usaha mereka digagalkan oleh Amerika Serikat dan diusir dari pemerintahan.

Saat ini, kita sama-sama melihat bahwa Taliban telah sepenuhnya menguasai Afghanistan. Akankah Taliban menggunakan sistem ekonomi Islam untuk menjalankan ekonomi Afghanistan?

Bagaimana Keadaan Ekonomi Afghanistan?

Setelah empat dekade keterlibatan asing di Afghanistan, pengangguran mencapai lebih dari 40%. Sekitar 50% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Hampir lima juta warga Afghanistan mengungsi dan tinggal di camp-camp darurat di berbagai bagian negara itu.

Setelah lebih dari seminggu ditutup, lembaga keuangan telah dibuka kembali sekarang. Namun, baik warga biasa maupun pedagang terus menghadapi krisis likuiditas. Masyarakat awam masih belum yakin dengan masa depan ekonomi mereka. Banyak orang tidak memiliki sumber pendapatan yang jelas. Dalam jangka pendek, mereka mungkin dapat menyediakan makanan untuk keluarga mereka dengan meminjam dari teman dan sumber pemasukan lainnya. Namun, itu bukan solusi yang layak dalam jangka panjang.

Jadi, apa "obat mujarab" untuk Semua Masalah Ini?

Dalam jangka pendek hingga menengah, negara lain perlu membantu negara secara finansial dengan memberikan bantuan kepada Taliban ketika mereka telah mengumumkan pemerintahan mereka.

Bagaimana Negara Lain dapat Membantu Ekonomi Afghanistan?

  • Memberikan bantuan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan pangan, medis, dan kebutuhan dasar lainnya yang mendesak.
  • Mendorong bisnis Afghanistan dengan mengimpor barang dari mereka.
  • Menyediakan tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk membangun infrastruktur dasar.
  • Menyediakan modal yang diperlukan untuk pengusaha kecil dan menengah Afghanistan.
  • Bantu bangun dan kembangkan industri lokal.
  • Menyediakan dana untuk sektor-sektor di mana terdapat permintaan domestik dan regional yang kuat.
  • Membantu membangun infrastruktur jalan dan telekomunikasi sehingga negara tersebut dapat menjadi jalur perdagangan yang dapat dipercaya oleh China dan negara-negara Asia Tengah lainnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mulai memberikan bantuan berupa pasokan medis ke Afghanistan. Taliban menginginkan bantuan asing dan menghubungi NGOs untuk meminta mereka tetap tinggal.

Beberapa NGOs telah memutuskan untuk tinggal di negara itu untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat. Doctors Without BordersWorld Food Program, dan The Norwegian Refugee Council telah memutuskan untuk tinggal di negara itu untuk terus memberikan bantuan kepada orang miskin di Afghanistan.

Kebijakan Moneter dan Fiskal Afghanistan

Karena mereka telah menguasai seluruh Afghanistan, Taliban dapat memutuskan sendiri kebijakan moneter dan fiskal apa yang perlu mereka adopsi untuk menjalankan ekonomi mereka.

Taliban ingin urusan moneter diatur oleh hukum Syariah seperti yang dinyatakan oleh mereka berulang kali, tetapi model perbankan tradisional Afghanistan saat ini tidak sesuai dengan Syariah.

Taliban telah menunjuk menteri keuangan sementara dan gubernur bank negara mereka juga. Dalam waktu dekat, Taliban akan membenahi sistem perbankan negara, undang-undang pajak, dan peraturan pertukaran mata uang - kemungkinan yang telah menyebabkan kekhawatiran dan kebingungan di antara warga Afghanistan dan komunitas internasional.

Pertanyaannya tetap, bagaimana Taliban akan menjalankan ekonomi mereka yang dilanda perang dan model ekonomi apa yang akan mereka gunakan untuk menjalankan hubungan ekonomi negara dengan pemerintahan lain?

Perubahan Moneter Apa yang Diharapkan?

Orang-orang yang akrab dengan urusan politik-ekonomi Afghanistan mengatakan sejak Taliban berkuasa atas nama pemerintah berlandaskan syariah, mereka akan dipaksa untuk tidak hanya mengubah struktur politik negara tetapi juga memperkenalkan perubahan signifikan pada perbankan, bea cukai, dan sistem mata uang dalam negeri sehingga perekonomian negara menjadi syariah.

Perubahan tersebut mungkin cukup “radikal” dan dapat mempersulit negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional atau berurusan dengan lembaga moneter internasional seperti Asian Development Bank, IMF, dan World Bank.

Beberapa ahli keuangan Islam telah memberikan saran tentang bagaimana Taliban harus menjalankan ekonomi mereka. Mungkin masih terlalu dini untuk mengatakan arah mana yang akan mereka ambil. Namun, sejauh ini, dua pakar keuangan Islam dari Pakistan telah mengungkapkan pendapatnya tentang masalah ini.

Di kutip dari Samaa.tv, Shaikhul Hadist Mufti Kamaluddin Almustarshid dari Jamia Islamia Clifton Karachi, Pakistan mengatakan reformasi undang-undang perpajakan akan lebih mudah daripada perubahan moneter lainnya untuk Taliban. Mereka dapat merevisi tarif pajak, menguranginya ke tingkat yang adil, katanya menambahkan bahwa pertukaran mata uang juga dapat berlanjut dengan perubahan prosedur yang dapat diabaikan.

“Namun, sistem perbankan Afghanistan akan membutuhkan perubahan radikal karena saat ini, masih menggunakan model perbankan berbasis bunga,” kata Almustarshid.

Dia mengatakan alternatif model tradisional sedang dipraktekkan di berbagai negara Muslim termasuk Pakistan, Mesir, dan Malaysia.

Menurut dia, bekerjasama dengan IMF dan lembaga moneter internasional lainnya diperbolehkan dalam keadaan seperti itu.

Bisakah Bank Syariah Pakistan Memperoleh Keuntungan?

Dikutip dari Sama.tv, kepala pengembangan produk dan kepatuhan syariah Bank Meezan Ahmed Ali Siddiqui mengatakan hanya perbankan Syariah yang dapat memberikan alternatif yang cocok untuk perbankan tradisional di Afghanistan. Dia mengatakan banyak bankir Afghanistan telah dilatih di Institut Perbankan dan Keuangan Nasional Pakistan – anak perusahaan Bank Negara Pakistan – dan banyak lagi yang dapat dikirim ke Pakistan untuk dilatih.

Siddiqui mengatakan bank sentral Afghanistan dapat mencari pedoman dari Bank Negara Pakistan tentang peraturan perbankan Islam.

Siddiqui percaya bank-bank Pakistan memiliki potensi membuka cabang di Afghanistan, sementara bank-bank Islam Afghanistan mungkin akan berinvestasi dalam obligasi Sukuk Pakistan.

Mufti Taqi Usmani Menawarkan Bantuan

Taliban bisa mendapatkan keuntungan dari model perbankan Islam yang diadvokasi oleh Mufti Taqi Usmani dan ulama lainnya.

Mufti Taqi Usmani yang mempelopori penelitian perbankan Islam, telah menasihati Taliban yang disampaikan kepada Emir Taliban (pimpinan tertinggi) Maulana Hibatullah Akhundzada dengan mengatakan bahwa mereka harus fokus pada ekonomi Afghanistan dan jika mereka membutuhkan bantuan, dia siap untuk memberikan bantuan.

Meskipun AS dan pasukan sekutu telah menarik pasukan mereka dari negara itu, mereka tidak boleh meninggalkan negara itu dalam kondisi yang suram seperti ini. Untuk akhirnya memenangkan perang di Afghanistan, AS, sekutu baratnya, dan yang paling penting, tetangganya perlu membantu Taliban merevitalisasi ekonomi mereka. Namun, mereka tidak boleh mencoba memaksakan ekonomi mereka sendiri atau agenda lain apa pun di negara itu dan membiarkan Taliban memutuskan rute mana yang ingin mereka ambil untuk menyelamatkan ekonomi mereka yang dilanda perang.

Jika kita melihat keadaan yang terjadi saat ini di Afghanistan, maka kebijakan politik ekonomi Islam sangat diperlukan dan ini hanya bisa dilakukan jika orang-orang di pemerintahan memahami betul terkait sistem Ekonomi Islam. Dengan berhasilnya Taliban menguasai Afghanistan, diharapkan kebangkitan Islam akan berjaya kembali.

Menjadi pertanyaan juga, Indonesia kapan bisa seperti ini? Kapan sistem Ekonomi Islam bisa dijadikan kebijakan dalam setiap pengambilan keputusan moneter? Mau sampai kapan kita menggunakan sistem ekonomi Ribawi?

Sudah saatnya kita masuk dalam ranah perpolitikan ekonomi, masuk ke lembaga-lembaga pemerintahan untuk mewujudkan apa yang selama ini kita "cita-citakan" melalui paper-paper yang sudah ditulis ribuan itu.


Referensi:

  • Can NGOs Continue to Provide Aid in Afghanistan?
    https://thediplomat.com/2021/08/can-ngos-continue-to-provide-aid-in-afghanistan/
  • Will Taliban replicate Pakistan’s Islamic banking experience?
    https://www.samaa.tv/news/2021/08/will-taliban-replicate-pakistans-islamic-banking-experience/
  • Will The Taliban Use Islamic Finance To Run Afghan Economy?
    https://www.halaltimes.com/will-the-taliban-use-islamic-finance-to-run-afghan-economy/

Advertisement